Indonesia Dalam Perang Dingin

Gelombang unjuk rasa mahasiswa dan golongan masyarakat meminta PKI dibubarkan pasca peristiwa G30S/PKI. Foto: kabarhukum.com

Harian Sejarah - Perang Dingin muncul akibat ketegangan-ketegangan yang terjadi antara Amerika dan Uni Sovyet di berbagai kawasan. Kejadian yang berhubungan dengan perang dingin diantaranya:

• Perang Vietnam
• Perang Korea
• Perang Soviet-Afganistan
• Perang sipil Kamboja
• Perang sipil Angola
• Perang sipil Yunani
• Krisis Kongo
• Runtuhnya Tembok Berlin
• Revolusi Hongaria
• Krisis Iran
• Krisis misil Kuba 

Pengaruh polarisasi dunia bagi perkembangan di Indonesia sebagai negara yang baru merdeka amat dirasakan. Indonesia menjadi bagian dari percaturan politik Uni Soviet dan AS di kawasan Asia Tenggara. 

Teori Domino menyebabkan AS berusaha menjauhkan Indonesia dari pengaruh komunisme yang begitu kental dan mencapai puncaknya pada tahun 1960an. Di sisi lain Uni Soviet memberikan bantuan kepada Indonesia berupa penjualan Alutsista dengan angsuran jangka panjang dalam rangka integrasi Papua Barat pada tahun 1961.

Pada masa Perang Revolusi Kemerdekaan 1945-1949

Muso, ketua CC PKI dan dalang Peristiwa PKI Madiun 1948. Foto: Referensiana

Setelah Amerika, Belgia dan Australia Yang tergabung dalam KTN pada tahun 1947 membantu menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda. Di dalam negeri terjadi pemberontakan PKI Madiun 1948 dimana tokoh-tokoh komunis banyak yang melarikan diri ke Uni Sovyet.

Pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959

Soekarno membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Foto: Buku "30 Tahun Indonesia Merdeka Jilid 2"

Dalam rangka mencari dukungan untuk mengakui pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh dunia barat, Indonesia berusaha menerapkan sistem demokrasi liberal seperti yang dilakukan di Eropa Barat. Indonesia kemudian menganut sistem parlementer dalam politik dan menerapkan sistem ekonomi kapitalis. 

Meskipun demikian, Indonesia menganut sistem politik bebas dan aktif yang tidak memihak kepada blok barat dan timur. Pergolakan Perang Dingin dalam masa Demokrasi Liberal Indonesia terjadi ketika Kabinet PM. Sukiman menerima program Mutual Security Act berupa bantuan militer oleh AS yang membuat kegaduhan politik di parlemen yang akhirnya menjatuhkan Sukiman sebagai PM karena dinilai condong ke blok barat.

Presiden Soekarno kemudian mengakhiri sistem parlementer ini karena dirasa kurang cocok dengan iklim politik di Indonesia. Presiden kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan konstitusi dari UUDS 1950 menjadi UUD 1945 dan pembubaran Dewan Konstituante, serta mulainya Demokrasi Terpimpin ala Soekarno.

Pada masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965

Kapal jelajah kelas Sverdlov dengan nama KRI Irian buatan Uni Soviet yang digunakan oleh Indonesia saat Operasi Trikora pembebasan Papua Barat tahun 1961-1963. Foto: Pinterest

Sistem Demokrasi Liberal yang gagal dan mengacaukan perpolitikan di Indonesia mendorong sikap anti barat, neokolonialisme, dan neoimperialisme (NEKOLIM) oleh Presiden Soekarno. Indonesia sendiri kemudian menjadi negara yang memiliki pengaruh yang besar dalam politik Dunia.

Indonesia kemudian mempelopori Gerakan Non Blok (GNB) pada tahun 1961 dan melaksanakan KTT ke-1 di Beograd, Yugoslavia. Indonesia kemudian condong dekat dengan blok Timur dengan bergabung ke dalam poros Jakarta-Moskow-Peking-Hanoi-Pyongyang. Dalam upaya mengintegrasikan Papua Barat, Indonesia mendapatkan bantuan persenjataan dari Uni Soviet setelah AS menolak membantu Indonesia, meskipun AS kemudian akan mendorong permasalahan Indonesia ke Dewan Keamanan PBB.

Setalah Papua Barat kembali terintegrasi dengan Indonesia tahun 1963, Indonesia berusaha menghalau pembentukan Malaysia yang dinilai sebagai boneka Inggris di Asia Tenggara. Soekarno kemudian mencetuskan "ganyang Malaysia." Meletusnya G30S/PKI tahun 1965 mengakhiri karier Soekarno dan politik yang sedang ia bangun.

Pada masa Orde Baru 1966-1998

Mahasiwa dan banyak golongan masyarakat menduduki gedung DPR/MPR sebagai bentuk keras gelombang Reformasi yang akan menggulingkan kekuasaan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun. Foto: Pinterest

Indonesia yang dimasa Soekarno cenderung vokal dalam perpolitikan Internasional mulai menurunkan tensinya ketika Presiden Soeharto menjadi Presiden ke-2 Indonesia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang dilakukan pada tahun 1963 berakhir dengan ditandatanganinya Jakarta Achord di Jakarta 11 Agustus 1966.

Indonesia kemudian bersama dengan negara Asia Tenggara lainnya mendirikan ASEAN sebagai bukti bahwa Asia Tenggara tidak berada pada dua kutub yang bersebrangan, meskipun ada beberapa negara yang bergabung dengan SEATO (Pakta Pertahanan Asia Tenggara) yang dibentuk AS.

Meskipun politik Indonesia cenderung bebas dan aktif pada masa Orde Bara, hanya saja tidak begitu pada perekonomiannya. Dalam membangun perekonomian Indonesia bergantung pada pinjaman IMF yang cenderung dikendalikan oleh negara-negara Barat. Hal berakibat pada kebijakan ekonomi Indonesia yang mendapatkan tekanan dari IMF tadi. Kondisi ini berlangsung hingga Orde Baru runtuh karena krisis yang dipicu oleh masalah ekonomi 1998 dan gelombang Reformasi.