Penjelasan Singkat Peristiwa Gerakan 30 September 1965

Harian Sejarah - Gerakan 30 September 1965, atau disingkat G30S/PKI. Pihak Angkatan Darat menyebutnya sebagai Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) atau Gestok (Gerakan Satu Oktober). G30S/PKI merupakan suatu  peristiwa yang dikatakan sebagai suatu usaha kudeta oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam usaha kudeta tersebut, turut menjadi korban tujuh perwira tinggi Angkatan Darat Indonesia, sebagai suatu usaha menyingkirkan pihak-pihak yang oleh PKI disebut sebagai Dewan Jenderal dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Ketujuh perwira tersebut terbunuh pada dini hari 1 Oktober 1965. Pembunuhan dipimpin oleh Letkol Untung simpatisan PKI dari Resimen Cakrabirawa.

Perwira AD yang terbunuh pada 1 Oktober 1965, yakni:

• Letjen TNI Ahmad Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat/Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi)
• Mayjen TNI Raden Suprapto (Deputi II Menteri/Panglima AD bidang Administrasi)
• Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono (Deputi III Menteri/Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan)
• Mayjen TNI Siswondo Parman (Asisten I Menteri/Panglima AD bidang Intelijen)
• Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan (Asisten IV Menteri/Panglima AD bidang Logistik)
• Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman/Oditur Jenderal Angkatan Darat)
• Lettu CZI Pierre Andreas Tendean (Ajudan Jenderal TNI Abdul Harris Nasution)

Adapun Jenderal TNI A.H Nasution sebagai salah satu sasaran berhasil selamat. Selamatnya Jenderal Nasution diikuti dengan tewasnya ajudannya, Lettu CZI Pierre A. Tendean dan putri Jenderal Nasution, Ade Irma Suryani.

Perwira Tinggi Militer yang menjadi korban G30S/PKI

Pasca mengalami penganiayaan dan pembunuhan, ketujuh perwira militer dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya dekat Lanud Halim Perdanakusuma. Mayat mereka ditemukan kemudian pada 3 Oktober 1965.

Beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban:

• Bripka Karel Satsuit Tubun (Pengawal kediaman resmi Wakil Perdana Menteri II dr.J. Leimena)
• Kolonel Katamso Darmokusumo (Komandan Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)
• Letkol Sugiyono Mangunwiyoto (Kepala Staf Korem 072/Pamungkas, Yogyakarta)

Isu Dewan Jenderal

Isu Dewan Jenderal merupakan sebuah isu politik yang dipopulerkan oleh PKI melalui media-media sayap kirinya, seperti Harian Rakyat yang diketuai oleh Njoto, wakil Ketua CC PKI.

Ketika meletus peristiwa 30 September 1965, pada tanggal 1 Oktober dengan lugas dan lengkap Harian Rakyat memberitakan peristiwa tersebut.

Dewan Jenderal merupakan julukan yang ditujukan kepada beberapa petinggi Angkatan Darat Indonesia yang tidak puas terhadap kebijakan Presiden Soekarno. Menurut PKI, Dewan Jenderal berusaha untuk melakukan kudeta pada 5 Oktober 1965.

Isu sakitnya Bung Karno

Terdapat sebuah kabar yang berkembang mengenai kondisi kesehatan Presiden Sukarno pada tahun 1964. Berkaitan dengan kabar yang belum teruji ini, kemudian diangkat oleh PKI untuk memojokan Dewan Jenderal yang diisukan akan melakukan kudeta sebelum kematian Presiden Soekarno.

Kabar mengenai kesehatan Bung Karno sendiri didapatkan dari laporan tim medis presiden yang berasal dari Tiongkok.

Pembentukan Angkatan Ke-5 dan Konfrontasi Malaysia.

Pembentukan Angkatan Ke-5 merupakan sebuah gagasan yang mencuat menjelang kudeta 30 September 1965.

Ide pembentukan Angkatan Ke-5 berasal dari kesediaan Perdana Menteri Tiongkok, Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata ringan secara gratis sebagai bentuk dukungan konfrontasi yang sedang dilakukan Indonesia .

PKI kemudian memberikan usulan kepada Presiden Soekarno untuk membentuk angkatan bersenjata diluar TNI dengan mempersenjatai buruh dan petani sebagai bentuk pertahanan dan peningkatan kekuatan sukarelawan guna mendukung Konfrontasi Malaysia. Ide ini mendapatkan penolakan dari beberapa petinggi Angkatan Darat. Menurut Angkatan Darat, pembentukan kesatuan baru diluar matra yang ada, dikhawatirkan menimbulkan permasalahan pertahanan nasional.

Angkatan Darat pada akhirnya menyetujui pembentukan Angkatan Ke-5 dengan syarat bahwa bukan hanya buruh dan petani, tetapi seluruh elemen masyarakat harus dipersenjatai.

PKI kemudian menuduh bahwa Angkatan  Darat kontra revolusi dan tidak mendukung penuh konfrontasi Malaysia.

Hal ini dapat diangggap benar karena menjelang tahun 1964, beberapa kalangan dari Angkatan Darat secara tertutup membuka komunikasi dengan Malaysia guna meredakan dan menyelesaikan konflik.

Pasca G30S/PKI

Pasca pembunuhan beberapa perwira TNI AD, PKI berusaha menguasai dua sarana komunikasi vital, yaitu studio RRI di Jalan Merdeka Barat dan Kantor Telekomunikasi yang terletak di Jalan Merdeka Selatan. 

Melalui RRI, PKI menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota �Dewan Jenderal� yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah yang sah. Diumumkan pula terbentuknya �Dewan Revolusi� yang diketuai oleh Letkol Untung Sutopo.

Reaksi masyarakat terhadap Gerakan 30 September 1965 cenderung negatif dan berbalik menuduh PKI sebagai dalang kudeta 1965. Mayjen. Soeharto kemudian memimpin upaya pencarian perwira korban G30S/PKI dan pembubaran PKI ketika menerima mandat Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar).

Beberapa bulan pasca peristiwa, semua anggota dan simpatisan PKI ditangkap dan terjadi pembunuhan oleh masa yang tergabung dalam militer, sipil dan kelompok Islam. Diketahui ratusan ribu buruh dan petani Indonesia mengalami persekusi, dibunuh atau dimasukkan ke kamp-kamp tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. Pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Menurut Soe Hok Gie, Bali menjadi tempat terbanyak korban pembunuhan.

Diperkirakan 500.000 sampai 2.000.000 orang anggota atau mereka yang dianggap simpatisan PKI terbunuh dalam pembersihan unsur-unsur komunisme dari tahun 1965-1966. Bahkan menurut Letnan Jenderal TNI Sarwo Edhie Wibowo selaku pemimpin gerakan pembersian komunis, korban tewas mencapai lebih kurang 3000.000 jiwa.

Peristiwa G30S/PKU turut menjadi sebab jatuhnya Presiden Soekarno dari kursi kepresidenan dan menyebabkan Mayjen Soeharto naik sebagai pejabat presiden dan kemudian presiden ke-2 Republik Indonesia yang disahkan oleh MPRS.

Pada 23 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan negara kepada Jenderal Soeharto selaku pengemban Tap MPRS No. IX tahun 1967. Kemudian pada 7-12 Maret 1967, MPRS menyelenggarakan Sidang istimewa di Jakarta. Dalam sidang tersebut, MPRS dengan ketetapan No. XXXIII/MPRS/1967 memutuskan untuk mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno. 

Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto diambil sumpahnya dan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya, pada Sidang Umum MPRS pada 5 Juli 1966 telah disahkan Tap MPR No. XXV tahun 1966 oleh pimpinan MPRS, Jenderal A.H. Nasution (Ketua) dan Wakil Ketua Osa Maliki, M. Siregar, Subchan Z.E., dan Mashudi.

Tap MPR No. XXV tahun 1966 berisi:

Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan menyatakan sebagai Organisasi terlarang di seluruh Indonesia dan Larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Untuk mengenang peristiwa berdarah tersebut, setiap 30 September diperingati sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September (G30S/PKI). Hari berikutnya, 1 Oktober, ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya dibangun untuk mengingatkan peristiwa tersebut.

Gelar Pahlawan Revolusi disematkan kepada sejumlah perwira militer yang gugur dalam peristiwa kudeta G30S/PKI yang terjadi di Jakarta dan Yogyakarta pada tanggal 30 September 1965.

Wahidin Soedirohoesodo dan Soetomo: Dari Kebangkitan Jawa menuju Kebangkitan Nasional

Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Foto: KITLV

Dikirim oleh Ibrahim Ahmad Isa, Mahasiswa Ilmu Sejarah UI

Harian Sejarah - Tanggal 20 Mei 1908 merupakan tanggal berdirinya Boedi Oetomo dan menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Namun masih banyak pro dan kontra mengenai penetapan tanggal berdirinya Boedi Oetomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional mengingat Boedi Oetomo yang merupakan organisasi �Kebangkitan Jawa�. Namun jika kita telusuri jejak pemikiran dua tokoh pendirinya, Wahidin Soedirohoesodo dan Soetomo, maka kita dapat melihat betapa Boedi Oetomo berperan penting dalam terciptanya gagasan �Kebangkitan Nasional.�

Wahidin Soedirohoesodo merupakan keturunan priyayi dan menjadi pribumi pertama yang bersekolah di sekolah dasar khusus untuk anak-anak Eropa (ELS). Dia memiliki cita-cita dan gagasan mengenai �Kebangkitan Jawa� dimana sudah saatnya rakyat Jawa bangkit dari �tidurnya� dan bangkit dari keterpurukan. Pemikirannya tersebut dipengaruhi oleh berbagai peristiwa di luar negeri seperti gerakan Pan-Islamisme, gerakan Turki Muda, reformasi Kwang-zu di Cina, dan kemenangan Jepang atas Rusia. 

Oleh karena itu, pada usia 48 tahun, ia menjadi Pemimpin Redaksi Retnodhoemilah. Melalui majalah tersebut, ia selalu memberitakan dan mengomentari dengan penuh simpati munculnya upaya masyarakat dalam mendorong kebangkitan Jawa ini terutama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Namun, karena kurangnya sambutan dari masyarakat, ia mengundurkan diri dari Retnodhoemilah dan menghabiskan waktunya berkeliling Jawa dan bertemu psra pemuka seperti bupati kaya dan kaum priyayi kelas atas untuk mencari dukungan. Namun banyak yang menolak dan bahkan menganggap Wahidin sebagai mengganggu keamanan dan ketertiban.

Pada akhir tahun 1907, Wahidin diundang oleh siswa STOVIA Jakarta, Soetomo dan Soeradji, untuk mengemukakan gagasan dan cita-citanya di depan para siswa STOVIA. Melalui hal tersebut, Wahidin dan para siswa STOVIA sepakat untuk membentuk organisasi yang bernama Boedi Oetomo dengan Soetomo sebagai ketuanya. Berdirinya  Boedi Oetomo memang cukup menggemparkan mengingat Boedi Oetomo merupakan organisasi �Kebangkitan Jawa�. Namun, seiring berjalannya waktu, karena masalah pendanaan, kepemimpinan Boedi Oetomo jatuh ke tangan para priyayi tua yang kolot dan anti pembaruan. Hal tersebut membuat Soetomo menjadi lebih focus dalam menyelesaikan studinya.

Setelah Soetomo menyelesaikan studinya, ia ditempatkan di berbagai kota sebagai dokter. Hal tersebut membuat membuka wawasan baru bagi dirinya yang diajarkan oleh Wahidin mengenai �kebangkitan Jawa� menjadi �kebangkitan Indonesia�. Kemudian, dia melanjutkan studi ke Belanda dan disana ia menjadi anggota Perhimpunan Indonesia. 

Hal tersebut membuat wawasan nasionalismenya menjadi jelas dan rinci. Setelah kembali ke Tanah Air, belum ada organisasi yang menampung aspirasi gagasan dia mengingat banyaknya organisasi Islam dan kedaerahan. Oleh karena itu, para anggota Perhimpunan Indonesia tersebut membentuk suatu kelompok-kelompok studi di berbagai kota. Soetomo membentuk Kelompok Studi Indonesia di Surabaya pada 11 Juli 1924. Melalui kelompok-kelompok belajar ini, mereka menanamkan ideology nasionalisme Indonesia dan kesadaran kebangsaan Indonesia. 

Setelah bibit-bibit yang cukup kuat tersebut, mereka sepakat untuk membentuk partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI). Namun Pemerintah Kolonial Belanda memberikan reaksi keras dengan menangkap para pemimpin PNI sehingga partai tersebut nyaris tak berfungsi. Dalam kondisi kekosongan tersebut, Soetomo memainkan peran dengan mengubah  Kelompok Studi Indonesia menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). 

Melalui PBI, ia membentuk partai politik baru yaitu Partai Indonesia Raya (Parindra) pada tahun 1935. Di bawah kepemimpinan Soetomo, Parindra menjadi kelompok Indonesia paling berpengaruh di Volksraad. Parindra juga memberikan bantuan-bantuan berharga kepada orang Indonesia di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Namun, tak berlangsung lama, Soetomo meninggal dunia pada 30 Mei 1938 di Surabaya.

Dalam penjelasan tersebut, dapat dilihat perubahan pemikiran dari �kebangkitan Jawa� menjadi �kebangkitan nasional� menjadi benih yang kuat dalam mendorong pergerakan nasional dan penanaman ideologi nasionalisme Indonesia. Dan hal tersebut tidak terlepas dari peran dua tokohnya yaitu Wahidin Soedirohoesodo dan Soetomo.

Marsinah dan Api Perjuangan Buruh Indonesia

Aksi memperingati 22 tahun tanpa keadilan "Malam Marah Marsinah" di Jakarta. Foto: Liputan6

Harian Sejarah - Topik mengenai buruh di Indonesia tiap tahun begitu mengahangat. Hal yang paling umum adalah upaya buruh untuk meminta kenaikan upah setiap tahun. Hal itu dilakukan dengan melakukan demonstrasi terhadap pemerintah, yang menjadi ritual tahunan seperti pada Hari Buruh Internasional setiap 1 Mei.

Di Indonesia, isu perburuhan tampaknya baru meluas terkabarkan setelah mencuat sosok bernama Marsinah. Fakta Sejarah mengenai perjuangannya mengangkat harkat buruh di pabrik tempatnya kerja, yang berakhir dengan kematian.

Berita mengenai Marsinah dituturkan Harian Kompas mulai pada edisi 27 Mei 1993, dengan YLBHI sebagai narasumber utama. Marsinah menjadi simbol perlawanan, simbol dari para buruh yang menuntut keadilan kepada para perusahaan yang tidak mau menuruti ketetapan upah minimum.

Mengenai masalah buruh, pergolakan yang terjadi mengangkat isu mengenai pekerja kantoran yang dianggap naif dan tak mengenal identitas mereka. Mereka dianggap sebagai golongan yang nyinyir kepada para pekerja pabrik yang mereka anggap pekerja rendahan, tetapi turut menikmati hasil tuntutan kaum buruh terhadap upah minimum.

Padahal tak ada perbedaan status antara pekerja kantoran dengan buruh pabrik, karena upaha mereka sama-sama diatur oleh upah minimum yang terus diperjuangkan kesesuaiannya oleh kaum buruh.

Pada masa Reformasi, kaum buruh turut serta bagi rampungnya ketentuan jaminan sosial bagi para tenaga kerja yang terkodinir oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2010, sekitar 150.000 buruh buruh turun ke jalan menuntut dirampungkannya jaminan sosial tersebut.

BPJS merupakan amanat lanjutan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diteken Pemerintah pada 2004. Di belakang semua proses itu, ada aksi-aksi buruh yang terus menjaga gelombang perbaikan kesejahteraan.

Satu lagi hasil yang juga datang dari aksi para buruh, 1 Mei menambah satu lagi jadwal libur nasional. Ditetapkan pada Juli 2013 lewat Peraturan Presiden, hari libur ini sayangnya sempat terasa sebagai upaya Pemerintah meredam kenyinyiran kelas menengah saja.

Mereka golongan nyinyir seperti pekerja kantoran yang merasa terganggu karena kemacetan yang disebabkan oleh demonstrasi kaum buruh harusnya patut sadar. Bahwa cuti kerja, kenaikan penghasilan mereka setiap tahunnya semua adalah berkat aspirasi yang naik kepermukaan yang disuarakan oleh kaum buruh!

Seperti untaian lirik dalam lagu Internasionale, bahwa kaum yang lapar dan hina, akan mendapatkan kemuliaan yang besar, tentunya dengan kerja keras dan berani kencangkan suara!

Dikutip dari Kompas.com, merujuk ke ujaran Jawa, �jer basuki mawa bea�, setiap usaha butuh pengorbanan. Nah, kalau sekiranya lagi ada di posisi terlalu nyaman untuk beranjak memperjuangkan nasib sendiri boro-boro punya orang banyak, tak perlu juga nyinyir tanpa arah, bukan? Terlebih lagi bila ternyata ikut menikmati upaya orang lain....

Batavia 1681: Gambaran Kemegahan dan Kekejaman Heeren dan Vrouwen VOC di Tanah Jawa

Batavia 1681: Picture of VOC Heeren�s and Vrouwen�s Grandeur and Cruelty in the Javanese Land

Harian Sejarah - Replika Kapal Batavia yang menggambarkan kapal kongsi dagang Belanda (VOC) yang berlayar pada abad 17 �mengingatkan kita pada masa-masa awal masuknya kolonialisme di Nusantara.

Mungkin cukup naif jika menyebut bahwa Indonesia telah dijajah selama kurang lebih tiga setengah abad dan hal itu, sepertinya tidak benar. Kunjungan pertama kongsi dagang Belanda yang terkesan sombong pada sekitaran abad ke-16 dan ke-17 tidak dapat diakui sebagai kekuasaan penuh pada daerah-daerah Nusantara. 

Kunjungan mereka yang hanya mencapai Banten tidak mungkin diartikan sebagai penguasaan juga terhadap Maluku dan kepulauan rempah-rempah lainnya. Kendati demikian, kekejaman orang-orang yang tergabung dalam kongsi dagang Hindia Timur Belanda itu ternyata sudah menampakkan wujudnya pada sekitaran abad ke-17 �saat mereka sudah memiliki Batavia sebagai pusat kamar dagang mereka. 

VOC �menurut register-register mereka, ingin membuat Batavia seperti kota-kota mereka di daratan Eropa. Untuk membuatnya stabil dari luapan banjir dan menjadi kota yang sehat, pembangunan hadir di mana-mana. Beberapa tahun saja sejak mereka mendapatkan Batavia, kota itu sudah berubah menjadi kota dagang megah yang berisi pejabat-pejabat kongsi dagang dan budak-budaknya. Pada sekitaran 1681, kunjungan Jean Baptise Tavernier �seorang Prancis, menunjukkan pada kita tentang bagaimana orang-orang kaya baru Belanda itu berkelakuan di pusat dagang baru mereka. 

Menurut Tavernier, kekayaan berlimpah-limpah yang datang dari penguasaan baru mereka di tanah Jawa dan hubungan dagang mereka yang seringkali disertai intervensi politik pada daerah-daerah penghasil rempah membuat para pejabat ini sukses meraup untung. Kesuksesan yang luar biasa dalam waktu singkat itu kemudian diikuti oleh sifat tamak dan kesombongan yang mengalahkan para aristokrat di Negeri Belanda sendiri. 

Hal-hal ini secara tidak langsung didukung dan dikuatkan oleh negeri induk dengan memberikan jenderal-jenderal Hindia mereka harta dan pasukan untuk menjamin kemegahan armada-armada �dagang� Belanda. Kendati mengirimkan modal dan dukungan yang luar biasa, jarang ada pejabat di Negeri Belanda yang mengetahui tindak kesewenang-wenangan dan kengerian luar biasa yang terjadi di Batavia serta sepanjang  perjalanan menuju ke sana. 

Dimulai dari perjalanan megah dari pelabuhan-pelabuhan sebelah barat Amsterdam, kapal-kapal Hindia mengarungi samudera dan menambatkan talinya di pelabuhan utara Batavia. Ketika sampai di Batavia ini, kekejaman dimulai. Serdadu-serdadu yang baru datang akan diminta bertarung satu sama lain oleh Mayor Batavia, hal ini demi mengetahui kekuatan prajurit. Mereka yang menang akan tinggal di Batavia sebagai ajudan-ajudan jenderal, namun mereka yang kalah akan dikirim jauh ke pulau-pulau berbenteng yang kondisinya jelas jauh sekali dari Batavia. Batavia yang dipenuhi kekayaan dan kuda-kuda Arab serta Persia yang senantiasa mengawal pejabat-pejabat itu ke mana-mana. 

Tavernier sendiri menyaksikan dengan mata kepalanya tentang bagaimana kemegahan dan kekayaan yang dipamerkan oleh para heeren (Bahasa Belanda: tuan-tuan) dan vrouwen (Bahasa Belanda: nyonya-nyonya) Batavia itu. Kereta yang membawa mereka keluar rumah ditarik oleh paling tidak enam ekor kuda dan enam prajurit tombak dengan pakaian yang bagus. 

Belum lagi iring-iringan yang mengekor di belakang mereka terdiri dari sepasukan infantri dan lain-lainnya. Kemegahan ini memang berguna bagi mereka untuk mendapat posisi bagus dalam perundingan dagang, namun juga terkadang memberikan kesan membuang sia-sia kekayaan kongsi dagang. 

Salah satu kisah kekejaman tuan-tuan Belanda itu malahan datang dari gubernur jenderalnya sendiri �Heer Maetsuyker. Gubernur jenderal itu tidak memiliki anak dari perkawinannya selama bertahun-tahun dengan istrinya sehingga membuatnya ingin mendatangkan keponakannya dari Negeri Belanda. Karena kekuasannya yang besar, dikirimlah pesan pada mayor kota tempat keponakan gadisnya itu tinggal untuk kemudian memintanya datang ke Hindia. Setelah pencarian sulit yang dilakukan, ditemukanlah gadis sederhana penjual kubis itu dan disuruhlah pergi ke Hindia menumpang sebuah kapal yang dipimpin seorang laksamana muda. 

Mengetahui betapa berharganya gadis yang menumpang kapalnya itu, laksamana muda menjaganya dengan sepenuh hati demi mendapatkan hatinya dan posisi bagus di samping gubernur jenderal Hindia. Dikarenakan mudahnya gadis itu terkena mabuk laut, laksamana muda tidak pernah meninggalkan kamar gadis itu dan terus menungguinya di samping ranjang. Pun demikian, tidak ada yang tahu bahwa laksamana muda itu juga menemaninya di atas ranjang. Hingga sebelum sampai di Hindia, hamil jugalah gadis itu. 

Sesampainya di Batavia, keponakan perempuan itu disambut dengan pawai dan dielu-elukan. Namun demikian, kekecewaan pun datang juga ketika Heer Maetsuyker mengetahui bahwa kehamilan keponakannya adalah akibat hubungannya dengan laksamana muda. Menyayangkan bahwa ia telah hamil, pernikahan pun dilaksanakan dan anak itu pun dilahirkan. 

Namun, seminggu kemudian, datanglah obat racun dari istana gubernur jenderal untuk keponakan perempuan itu hingga membuatnya tewas. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan gubernur jendral itu agar tak memiliki menantu dari kelas rendahan. 

Beda dengan cerita-cerita dari istana gubernur jendral, kisah nyonya-nyonya Batavia lebih mengerikan lagi. Nyonya-nyonya itu berasal dari kelas rendahan di Negeri Belanda yang dikirim ke Batavia untuk mendapatkan pasangan. Setelah menikah dengan pejabat-pejabat VOC yang kaya raya dengan budak-budaknya yang banyak, nyonya-nyonya itu kesombongannya bahkan melebihi putri-putri kerajaan. 

Lebih-lebih lagi, nyonya-nyonya itu merasa sangat pintar sehingga mengira bahwa nafsu-nafsu terlarang dan perselingkuhan mereka tidak dapat terbongkar �kecuali dengan kekuatan supranatural dan Tuhan. Namun sayang, nafsu mereka itu kadang pula tidak dapat dijaga dengan baik hingga membuat mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk berselingkuh dan memuaskan diri. 

Perselingkuhan yang sering kali terjadi bukan antara nyonya-nyonya itu dan perwira muda yang berkulit putih dan tampan, namun yang lebih sering adalah dengan budak-budak belian mereka yang kekar dan berkulit gelap. 

Tavernier mengisahkan bahwa pada perjalannya itu ia menyaksikan perselingkuhan seorang istri sekretaris rumah sakit Batavia yang sebenarnya sungguh tampan. Karena tidak mendapat keturunan dari suaminya, nyonya sekretaris itu pun berselingkuh dengan seorang budaknya yang kekar namun berkulit amat gelap. 

Perselingkuhan itu membuahkan kehamilan yang nantinya justru akan membahayakan rahasianya. Awalnya, sekretaris rumah sakit itu amat senang sehingga mempersiapkan kelahiran dengan amat mewah. Namun, ketika tiba saat kelahiran, kegembiraan itu berubah seketika menjadi kedukaan �ternyata anaknya itu amat gelap kulitnya. Hanya berkat mulut para budak wanita sekretaris itulah perselingkuhan ini kemudian terbongkar. Akhir ceritanya, hanya karena intervensi gubernur jenderal saja, maka kasus ini dapat diatasi dengan hukuman seumur hidup pada budak pria yang menghamili nyonya sekretaris itu. 

Kekejaman yang dilakukan para nyonya Batavia juga tertuju pada budak wanita mereka. Pernah suatu kali seorang nyonya mendapati budak wanitanya tersenyum pada tuannya. Hal ini sebenarnya berawal dari tugas yang diberikan nyonya itu kepada budak wanitanya untuk membantu memakaikan jubah ketika suaminya hendak keluar rumah. Tanpa sengaja, mata suami dan budak wanita itu kemudian bertemu dan budak wanita itu pun tersenyum. Melihat hal ini, nyonya itu menjadi sangat murka dan berpikir bahwa suaminya telah berselingkuh dengan budak itu. 

Setelah suaminya pergi, diikatnya budak wanita itu di meja makan dan dipotong-potonglah tubuh budak itu hingga tidak berdayalah ia. Setelah kehilangan banyak darah, nyonya itu bahkan punya pikiran untuk memasak daging budak itu dan menyajikannya ke suaminya. 

Hanya karena ancaman budak wanita yang lain saja, pemikiran mengerikan itu diurungkan. Budak lainnya mengancam akan melaporkan hal ini ke mayor. Beberapa saat setelahnya, meninggalah budak wanita yang sudah berdarah-darah itu dan kasus ini pun tidak terbongkar hingga waktu yang lama. Setelah terbongkar pun tidak ada teguran bagi si majikan perempuan. 

Di rumah-rumah yang lain, seorang nyonya akan menghukum budak wanitanya dengan menenggelamkan wajahnya ke baskom penuh air mendidih jika budak wanita itu bergurau dengan pria yang bekerja di rumah itu. Hukuman-hukuman yang dilakukan para majikan ini sudah biasa terlihat di rumah-rumah Batavia pada masa itu. 

Hal yang mencengangkan juga terlihat saat seorang budak kehilangan barang pribadinya (biasanya kain selimut) dan justru dihukum karenanya. Demikianlah, pejabat dan orang-orang yang tinggal di Batavia ini mendapat kekuasaan dan dominasi atas budak mereka sehingga bahkan orang-orang negeri induk yang datang ke sana memberikan komentar tentang betapa mengagumkannya penghormatan yang diberikan oleh orang-orang pribumi terhadap para heer dan vrouw yang tinggal di Hindia. 

Demikian itu adalah gambaran kengerian yang terjadi di balik kemegahan Batavia. Kota Batavia adalah kota ajaib yang mampu mengangkat derajat sosial orang-orang buangan Negeri Belanda. Hal-hal yang demikian ini seringkali terjadi di luar pengetahuan negeri induk. Tidak mungkin hal yang demikian dikirimkan sebagai laporan resmi seorang gubernur jenderal. Hanya melalui sumber lain seperti surat-surat dan catatan Tavernier ini saja lah kita mampu melihat kengerian Batavia di tahun 1681. 

Penulis : C.Reinhart dapat dihubungi di christopher.reinhart@ui.ac.id.
Editor: Imam Maulana

Referensi

Djoened, Marwati dan Nugroho Notosusanto (ed.). 2010. Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3. Jakarta: Balai Pustaka.

Dorl�ans, Bernard. 2016. Orang Indonesia & Orang Prancis dari Abad XVI sampai dengan abad XX. Jakarta: KPG.

Tavernier, Jean Baptiste. 1681. Kisah Perilaku Orang Belanda di Asia terhadap Rakyat Mereka maupun Orang Asing guna Mendukung Perdagangan. Tanpa kota: Tanpa penerbit. 

_______. 1681. Fin pitoyable d�un riche marchand de Hambourg qui dans sa disgrace s�etait enrole pour simple soldat au service de la Compagnie. Tanpa kota: Tanpa penerbit.

Vlekke, H. M. 2016. Nusantara: Sejarah Indonesia. Jakarta: KPG.

Persentuhan Awal Prancis dan Kelautan Nusantara

Het White Huis (Gedung Putih) dibangun oleh Daendels, hari ini gedung ini difungsikan sebagai Kantor Kementerian Keuangan Indonesia merupakan pemerintahan Pemerintah Kolonial Republik Bataaf dibawah komando Prancis pada abad 19.

Harian Sejarah - Di kala mata orang-orang modern tertuju pada sejarah panjang kolonial Belanda, ternyata orang-orang Prancis sudah masuk dalam kehidupan kelautan Nusantara pada sekitaran abad ke-16. Masa ini sama tuanya dengan masa-masa awal Belanda mencengkeramkan hegemoninya di kepulauan Nusantara. Persentuhan itu dimulai dari perjalanan awal kapal-kapal Prancis yang bertolak dari pelabuhan Normandi, Prancis. Pelayaran awal orang-orang Prancis ini merupakan pelayaran yang pertama sejak ditemukannya jalur pelayaran melalui Samudera Pasifik pada 1519 oleh Magellan. 

Kapal-kapal yang bertolak dari Honfleur, Normandi ini dipimpin oleh seorang kapten bernama Verrazane. Verrazane yang optimis dengan ekspedisinya ini mengambil jalan untuk menyusuri Samudera Pasifik, namun sayang tidak beruntung menemukan Tanjung Magellan. Kapten kapal ini kemudian meneruskan perjalanannya melalui bagian selatan Samudera Atlantik barat dan berakhir di Samudera Hindia. 

Pada titik yang gemilang ini, ternyata kondisi awak kapal tidak segemilang pencapaian Verrazane. Dengan kondisi yang serba tidak menguntungkan, awak kapal kemudian memutuskan untuk memberontak sehingga membuat perjalanan hanya dilanjutkan dengan satu kapal lain yang sebelumnya dipimpin Pierre Caunay. 

Pada 1527, satu kapal yang tersisa ini melihat bibir pantai Sumatra. Kapal-kapal ini kemudian berhasil berlabuh di pelabuhan besar Aceh yang pada masanya merupakan bandar dagang besar di Asia. Pertemuan awal penduduk Nusantara dengan orang-orang Prancis ini tidak berlangsung dengan mulus. Para pelaut Prancis tidak mendapat sambutan hangat dan bahkan harus mengalami pertempuran hebat yang menewaskan kapten kapal. Dengan gugurnya pimpinan ekspedisi, pelaut-pelaut ini memutuskan untuk kembali ke negeri mereka tanpa melanjutkan ekspedisi ke pulau penghasil rempah-rempah di timur. 

Dalam perjalannya ke Prancis, kapal ini kemudian terdampar di Madagaskar dan awak kapalnya melanjutkan perjalanan dengan rakit hingga ke Mozambik �hanya untuk kemudian ditangkap oleh orang-orang Portugis. Verrazane yang berhasil selamat dan kembali ke Prancis merancang satu perjalanan lagi untuk mendapatkan kembali orang-orangnya yang terdampar. Verrazane menyewa satu kapal bernama La Marie du Bon Secours di bawah pimpinan kapten De Fumay. Kapal ini kemudian mencapai Tanjung Harapan, lagi-lagi hanya untuk ditangkap oleh orang-orang Portugis yang merampas harta benda yang dimuat kapal itu. 

French and Nusantara�s Marine Initial Contact. Foto: tentanghijau.id

Persentuhan selanjutnya orang Prancis dengan orang-orang Nusantara lagi-lagi kembali diawali dari pelabuhan Prancis �kali ini di bawah pimpinan Jean dan Raoul Parmentier. Perjalanan ini disponsori oleh Jean Ango, seorang juragan kapal yang juga membiayai perjalanan Verrazane pada masa sebelumnya. Jean Ango mempunyai ambisi kuat untuk menjalin hubungan dagang langsung dengan kepulauan rempah-rempah di Hindia Timur. Perjalanan ini dilangsungkan dengan dua kapal �La Pense� dan Le Sacre yang lebih besar dari kapal-kapal yang dibawa oleh Verrazane. 

Pada tahun 1529, kapal-kapal ini bertolak dari pelabuhan Dieppe dan berhasil mencapai Madagaskar pada tahun yang sama. Kedua kapal ini kemudian melanjutkan perjalanan hingga berhasil menyentuh bibir pantai barat Sumatra pada Oktober 1529 dan kembali ke Prancis dalam keadaan yang sempurna. Dalam perjalanan dagangnya ini, Parmentier bersaudara melihat adanya harapan hubungan dagang dengan orang-orang pribumi Nusantara. Hal ini diindikasikan dari adanya niat baik untuk bertukar hadiah dan makan malam bersama. Pertemuan yang bersahabat ini terjadi di Pulau Tiku, sebuah pulau di dekat Padang yang pada masa itu dikuasai raja bernama Meligica-Saga.

Dari persentuhan awal ini, kita dapat mengenal pandangan Prancis terhadap penduduk Nusantara. Pelaut Prancis mendeskripsikan Tiku sebagai kampung nelayan miskin dengan gubug-gubug dan perkakas makan kasar. Mereka juga menyebut bahwa penduduk di sana berkulit gelap dengan air muka yang mencemaskan. Seluruh penduduk di sana bertelanjang kaki dan memakai pakaian dari kain katun berwarna merah, coklat atau biru tua. 

Seorang kepala desa akan menyampirkan sarong di bahunya dan memakai gelang emas yang berat, ia juga membawa kris yang bertahtakan emas. Penduduknya secara umum mengenakan ikat kepala atau topi jerami sebagai penutup kepala mereka. 

Dari sisi pandang pelaut Prancis, orang-orang lokal yang mereka temui tampak kotor kecuali para pejabatnya. Mereka juga memberi kita catatan tentang senjata yang digunakan penduduk lokal berupa: busur, panah, tombak dan sumpit yang digunakan untuk meniupkan panah-panah beracun, persenjataan itu juga diperlengkapi dengan tameng tebal dari kulit gajah atau kulit banteng dan kulit ular atau kulit ikan. 

Pandangan lain yang ditinggalkan para pelaut Prancis itu juga adalah tentang wanita-wanita Nusantara �khususnya Melayu, yang mendapat reputasi sebagai wanita-wanita yang cantik dan menarik. Pelaut Prancis mengakui bahwa wanita-wanita di Sumatra yang mereka temui memang sesuai dengan reputasi mereka, namun wanita-wanita itu tidak barbar dan justru harus menjaga kesucian mereka. Pelacuran seperti yang sudah dikenal di negeri-negeri barat tidak berlaku di Sumatra. 

Hukuman-hukuman akan dijatuhkan bagi mereka-mereka yang tidak mematuhi adat. Hal ini membuat penduduk di Tiku dan Sumatra bersikap jujur satu sama lain. Namun, hal ini tidak berlaku dalam hubungan mereka dengan orang asing. 

Dari sisi pandang Prancis, wanita-wanita Tiku sangat bertanggung jawab atas berbagai macam pekerjaan rumah hingga urusan bercocok tanam. Urusan wanita sangat banyak sedangkan prianya hanya duduk-duduk dan bertaruh dalam permainan sabung ayam. Hal ini dikemukakan oleh Crignon yang segera mendapat dukungan dari pelaut yang datang ke sana setelahnya. Makanan di Tiku dianggap membosankan karena hanya terdiri dari nasi dan ikan, ayam hanya muncul pada perayaan-perayaan. Namun begitu, daerah ini sangat kaya akan hasil buah-buahan. Selain itu, aneka satwa tropis dapat ditemukan di sana.

Hasil dari persentuhan yang kedua ini tidak menunjukkan adanya keberhasilan dalam hal kesepakatan dagang. Orang-orang di Tiku tidak mau berkompromi sehingga meninggalkan orang Prancis untuk pada akhirnya harus angkat kaki dari pulau itu. Para pelaut kemudian bertolak dari Tiku dengan sedikit dagangan merica dan berhasil sampai di Dieppe pada Juli 1530. 

Demikian, dengan adanya catatan perjalanan awal Prancis ini, kita dapat melihat pandangan yang lain daripada pandangan kolonial. Pandangan Prancis tentu saja terlepas dari adanya kepentingan politik yang mengikat orang-orang kolonial Belanda hingga Inggris yang pernah menguasai Nusantara. Dengan adanya pandangan barat yang tidak memiliki kepentingan politik kolonial ini, dapat ditarik kesimpulan yang lebih objektif tentang keadaan masyarakat Nusantara pada abad-abad pertengahan.

Penulis : C.Reinhart dapat dihubungi di christopher.reinhart@ui.ac.id.
Editor: Imam Maulana

Referensi
Djoened, Marwati dan Nugroho Notosusanto (ed.). 2010. Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3. Jakarta: Balai Pustaka.
Dorl�ans, Bernard. 2016. Orang Indonesia & Orang Prancis dari Abad XVI sampai dengan abad XX. Jakarta: KPG.
Reid, Anthony. 1993. Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680, Volume 2. New Haven: Yale University.
Vlekke, H. M. 2016. Nusantara: Sejarah Indonesia. Jakarta: KPG.

Kedatangan Sekutu dan Belanda Pasca Kemerdekaan Indonesia

Pasukan Belanda menangkap pemuda Indonesia yang tergabung dalam kelompok militer di Malang, Jawa Timur pada Juli 1947. Foto: Instagram/galerisejarah

Harian Sejarah - Sekutu membuat sebuah analogi bahawa setelah penyerahan Jepang kepada Sekutu tanpa syarat tanggal 14 Agustus 1945 mereka memiliki kemibali hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah, terutama wilayah yang sebelumnya merupakan jajahan negara-negara yang masuk dalam Sekutu. Belanda adalah salah satu negara yang berada di balik kelompok Sekutu.

Tentara Sekutu di Indonesia. Foto: kingsacademy.com

Ketika Belanda kembali ke Indonesia setelah beberapa tahun belakangan menyerah kepada Jepang 8 Maret 1942 dan melarikan diri ke Australia kemudian menganggap bahwa Indonesia dalam masa vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Karena berusaha menancapkan kembali kekuasaan atas Indonesia seperti sebelum Indonesia direbut Jepang. Atau dengan kata lain, Belanda ingin menjajah kembali Indonesia.

Bagi Sekutu, setelah selesai PD II, maka negara-negara bekas jajahan Jepang merupakan tanggungjawab Sekutu. Sekutu memiliki tanggungjawab pelucutan senjata tentara Jepang, memulangkan tentara Jepang, dan melakukan normalisasi kondisi bekas jajahan Jepang.

Bayangan Belanda tentang Indonesia jauh dari kenyataan. Faktanya, rakyat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan tidak dalam kekosongan pemerintahan. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan bayangan Belanda dan Sekutu. Karena itu, dapat diprediksi kejadian berikutnya, yakni pertentangan atau konflik antara Indonesia dan Sekutu maupun Belanda.

Sekutu kemudian masuk ke Indonesia melalui beberapa pintu wilayah Indonesia terutama daerah yang merupakan pusat pemerintahan pendudukan Jepang seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah PD II, terjadi perundingan Belanda dengan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isinya tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khusus yang menyangkut daerah Sumatra, sebagai daerah yang berada di bawah pengawasan SEAC (South East Asia Command).

Di dalam perundingan itu dijelaskan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

1. Fase pertama, tentara Sekutu akan mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.
2. Fase kedua, setelah keadaan normal, pejabat-pejabat NICA akan mengambil alih tanggung jawab koloni itu dari pihak Inggris yang mewakili Sekutu.

Setelah diketahui Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus1945, maka Belanda mendesak Inggris agar segera mensahkan hasil perundingan tersebut. Pada tanggal 24 Agustus 1945, hasil perundingan tersebut disahkan.

Berdasarkan persetujuan Potsdam, isi Civil Affairs Agreement diperluas. Inggris bertanggung jawab untuk seluruh Indonesia termasuk daerah yang berada di bawah pengawasan SWPAC (South West Pasific Areas Command).

Untuk melaksanakan isi Perjanjian Potsdam, maka pihak SWPAC di bawah Lord Louis Mountbatten di Singapura segera mengatur pendaratan tentara Sekutu di Indonesia. Kemudian pada tanggal 16 September 1945, wakil Mountbatten, yakni Laksamana Muda WR Patterson dengan menumpang Kapal Cumberland, mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. 

Tentara Belanda memasuki kembali wilayah Indonesia. Foto: Tropenmuseum

Dalam rombongan Patterson ikut serta Van Der Plass seorang Belanda yang mewakili H.J. Van Mook (Pemimpin NICA). Setelah informasi dan persiapan dipandang cukup, maka Louis Mountbatten membentuk pasukan komando khusus yang disebut AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indiers) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Mereka tergabung di dalam pasukan tentara Inggris yang berkebangsaan India, yang sering disebut sebagai tentara Gurkha. 

Tugas tentara AFNEI sebagai berikut: 

1. Menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat.
2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu.
3. Melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negerinya.
4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai, menciptakan ketertiban, dan keamanan, untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil.
5. Mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum yang berlaku.

Pasukan Sekutu yang tergabung dalam AFNEI mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Kekuatan pasukan AFNEI dibagi menjadi tiga divisi, yaitu sebagai berikut: 

1. Divisi India 23 di bawah pimpinan Jenderal DC Hawthorn. Daerah tugasnya di Jawa bagian barat dan berpusat di Jakarta.
2. Divisi India 5 di bawah komando Jenderal EC Mansergh bertugas di Jawa bagian timur dan berpusat di Surabaya.
3. Divisi India 26 di bawah komando Jenderal HM Chambers, bertugas di Sumatra, pusatnya ada di Medan.

Kedatangan tentara Sekutu diboncengi NICA yang akan menegakkan kembali kekuatannya di Indonesia. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap Sekutu dan bersikap anti Belanda.

Sementara Christison sebagai pemimpin AFNEI menyadari bahwa, untuk menjalankan tugasnya tidak mungkin tanpa bantuan pemerintah RI. 

Oleh karena itu, Christison bersedia berunding dengan pernerintah RI. Kemudian, Christison pada tanggal 1 Oktober 1945 mengeluarkan pernyataan pengakuan secara de facto tentang negara Indonesia. Namun, dalam kenyataannya pernyataan tersebut banyak dilanggarnya.

Kondisi Awal Indonesia Merdeka

Coretan di kota-kota merayakan kemerdekaan Indonesia. Foto: Pinterest

Harian Sejarah - Keadaan Indonesia pasca Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dapat dikatakan belum stabil. Kondisi politik di Indonesia masih dalam keadaan gonjang-ganjing dikarenakan masih banyaknya ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Hal ini disebabkan karena masih adanya sisa-sisa kekuatan Jepang yang setelah menyerah kepada Sekutu diwajibkan mempertahankan status quo.

Foto: Pinterest

Selain menghadapi sisa kekuatan Jepang, bangsa Indonesia harus berhadapan dengan tentara Inggris atas nama Sekutu, dan juga Nederlandsch Indi� Civil Administratie (NICA) yang berhasil datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu. NICA bertugas mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda

Meskipun struktur pemerintahan telah terbentuk dan alat kelengkapan negara juga sudah tersedia. seperti 12 Kementerian yang telah terbentuk, tetapi karena baru awal kemerdekaan tentu masih banyak kekurangan. PPKI yang keanggotaannya sudah disempurnakan berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD dan memilih Presiden-Wakil Presiden. Bahkan untuk menjaga keamanan negara juga telah dibentuk TNI pada 18 Agustus 1945. Wilayah Indonesia juga kemudian dibagi atas 8 Provinsi.

12 Kementerian yang dibentuk pertama kali:

1. Mentri Dalam Negeri: R.A.A Wiranakusumah
2. Mentri Luar Negeri: Mr. Ahmad Soebardjo
3. Mentri Keuangan: Mr. A.A Maramis
4. Mentri Kehakiman: Prof. Mr. Dr. Soepomo
5. Mentri Kemakmuran: Ir. Surachman Cokroadisuryo
6. Mentri Keamanan Rakyat: Supriyadi
7. Mentri Kesehatan: Dr. Bantara Martoadmojo
8. Mentri Pengajaran: Ki Hajar Dewantara
9. Mentri Penerangan: Mr. Amir Syarifuddin
10. Mentri Sosial: Mr. Iwa Kusuma Sumantri
11. Mentri Pekerjaan Umum: Abikusno Cokrosuyoso
12. Mentri Perhubungan: Abikusno Cokrosuyoso

Provinsi awal kemerdekaan beserta Gubernurnya:

1. Sumatera Teuku dengan Gubernur Mohammad Hasaan
2. Jawa Barat dengan Gubernur Sutardjo Kartohadikusumo
3. Jawa Tengah dengan gubernur R. Panji Surono
4. Jawa Timur dengan gubernur R.M. Suryo
5. Sunda Kecil (Nusa Tenggara) dengan Gubernur Mr. I. Gusti Ketut Puja
6. Maluku dengan Gubernur Mr. J. Latuharhary
7. Sulawesi dengan Gubernur R. G.S.S.J. Ratulangi
8. Kalimantan dengan gubernur Ir. Pangeran Mohammad Noor

Inflasi yang besar berkembang sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang masih hancur-hancuran. Peredearan mata uang Jepang yang begitu besar namun memilii nilai tukar yang rendah memperparah keadaan. Permerintah RI sendiri tidak bisa melarang beredarnya mata uang Jepang atau mata uang asing lainnya, mengingat Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri.

Uang Ori pecahan 100. Foto: uang-kuno.com

Waktu itu berlaku tiga jenis mata uang: De Javaesche Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang rupiah Jepang yang beredar di Indonesia. Bahkan setelah NICA datang ke Indonesia juga memberlakukan mata uang NICA. Kondisi perekonomian ini semakin parah karena adanya blokade yang dilakukan Belanda (NICA), sementara kas pemerintahan RI terbilang kosong.

Pada tanggal 4 Januari 1946 Ibu Kota RI pindah ke Yogyakarta setelah serangkaian teror dan ancaman dari Belanda terhadap pemerintahan republik. Pada 1 Oktober 1946, Indonesia mengeluarkan uang RI yang disebut ORI dan menyatakan bahwa uang NICA dinyatakan sebagai alat tukar yang tidak sah.

Struktur kehidupan masyarakat mulai mengalami perubahan, tidak ada lagi diskriminasi. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sementara dalam hal pendidikan, pemerintah mulai menyelenggarakan pendidikan menyelenggarakan yang diselaraskan dengan alam kemerdekaan. Menteri Pendidikan dan Pengajaran juga sudah diangkat.

Pembantaian Etnis Cina pada Peristiwa Geger Pecinan 9 Oktober 1740

Ilusrasi: Pinterest

Harian Sejarah - Pada hari ini, negara kita tengah dirundung permasalahan mengenai rasialitas dan krisis toleransi. Menurut survei dari Wahid Foundation bertajuk "Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim Indonesia" yang menghasilkan laporan mengenai kelompok yang dibenci oleh masyarakat Indonesia, meliputi mereka yang berlatarbelakang agama nonmuslim, kelompok tionghoa, komunis, dan selainnya.

Dari total 1.520 responden sebanyak 59,9 persen memiliki kelompok yang dibenci. Dari jumlah 59,9 persen itu, sebanyak 92,2 persen tak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia. Dari apa yang dipaparkankita dapat mengetahui bahwa kebencian merupakan tolak ukur dari penilaian seseorang terhadap orang lain, sehingga dapat dikatakan segala penilaian bersifat subjektif, bukan objektif.

Di sini kita melihat bahwa akhir-akhir ini kebencian yang berujung pada tindak toleransi dan kebencian rasial ditujukan oleh mereka orang Indonesia keturunan Cina, atau Tionghoa. Kebencian terhadap orang Tionghoa sebenarnya bukanlah keadaan lama dalam realitas sosial masyarakat Indonesia. Setidaknya dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ungkapan, "orang cina tuh" atau "anak orang cina" yang seolah memisahkan secara sosial budaya orang Indonesia keturunan Tionghoa dengan suku-suku lain di Indonesia.

Hal yang paling menjadi simbolisasi yang ditujukan kepada orang Tionghoa adalah tingkat ekonomi, sosial, dan etnisnya. Simbolisasi tersebut berujung pada stigma yang cenderung negatif dan menganggap orang Tionghoa menjadi sumber dari permasalahan ekonomi orang Indonesia lainnya, yang sering disimbolkan sebagai "pribumi."

Stigma ini kemudian berujung pada kebencian terhadap orang Tionghoa yang berakhir pada intimidasi berupa verbal atau pun fisik. Peristiwa yang terdekat terjadi sekitar 18 tahun yang lalu, ketika gelombang reformasi 1998 turut juga membawa dampak pada intimidasi kepada golongan Tionghoa berupa kekerasan fisik, penjarahan, dan isu yang santer berupa pemerkosaan terhadap wanita-wanita Tionghoa.

Hal ini sebetulnya juga terjadi pada untaian perjalanan sejarah Indonesia. Dan hal tersebut bukan hanya dilakukan oleh golongan masyarakat Indonesia yang dikatakan pribumi, melainkan oleh pihak kolonial Belanda. Sekiranya kita mengenal Peristiwa 9 Oktober 1740, yang merupakan kejadian pembantaian etnis Tionghoa yang dilakukan oleh pihak kolonial VOC.

Hal ini bermula ketika pada awal abad ke-18 terjadi penurunan perekonomian dunia sebagai imbas dari turunnya harga gula, hal ini juga turut mempengaruhi kehidupan Batavia. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pengangguran di Batavia, sementara terjadi gelombang migrasi dari Cina yang memadati kota Batavia saat itu. Setidaknya telah ada 4.000 orang Cina bermukim di dalam tembok kota Batavia, sedangkan sekitar 10.000 orang berada di luar tembok kota.

Adriaan Valckenier (1695-1751). Foto: Rijksmuseum Amsterdam

Pemerintah VOC sendiri melakukan pengaturan terhadap masyarakat Tionghoa di Batavia. Salah satunya dengan menunjuk kapitan (pemimpin) yang akan mengatur komunitas masyarakat Tionghoa pada abad ke-17. Konflik kemudian muncul ketika gubernur jenderal saat itu, Adriaan Valckenier mengambil kebijakan untuk mengirimkan kelebihan pengangguran termasuk orang Tionghoa ke Sri Langka untuk mendirikan benteng dan kota persinggahan.

Namun isu kemudian berkembang bahwa banyak dari Orang Tionghoa yang dibunuh dalam perjalanan ke Sri Langka dengan diceburkan ke laut, sehingga menimbulkan kecemasan orang-orang Tonghoa lainnya di Batavia, dan kemudian menghimpun orang-orang Tonghoa di dalam dan luar tembok kota dan menyapkan senjata, serta mengancam untuk melakukan pemberontakan di Batavia.

Ilustrasi Geger Pecinan 1740. Foto: geni.com/Abraham Van Stolk

Ancaman tersebut kemudian dibalas dengan mengeluarkan surat perintah: bunuh dan bantai orang-orang Tionghoa. Para sedadu VOC kemudian melakukan penyerangan, pembakaran dan perampokan terhadap pemukiman-pemukiman Tionghoa di dalam dan luar tembok Batavia. Baik pria, wanita, dan anak-anak tak luput dalam peristiwa berdarah tersebut. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740, sedangkan berbagai pertempuran kecil terjadi hingga akhir November tahun yang sama.

Dilansir dari National Geographic Indonesia, mengutip kisah seorang pelaku pembantain G.Bernhard Schwarzen, berkisah dalam bukunya Reise in Ost-Indien yang terbit pada 1751, " Tak tersisa lagi orang Cina di dalam tembok kota. Seluruh jalanan dan gang-gang dipenuhi mayat, kanal penuh dengan mayat, bahkan kaki kita tak akan basah ketika menyeberangi kanal jika melewati tumpukan mayat-mayat itu.�

Musemum Fatahilah, dulu Balai Kota Batavia tempat pembantain pada Peristiwa 9 Oktober 1740. Foto: Tempo

Dalam Peristiwa 9 Oktober 1740, diperkirakan sekitar 5.000 sampai 10.000. Beberapa diantaranya sebelumnya ditawan di di Stadhuis, Balai Kota Batavia (kini Museum Sejarah Jakarta). Mereka kemudian diarakan ke belakang halaman Balai Kota dan kemudian disembelih. Peristiwa berdarah tersebut kemudian dikenal dengan "Geger Pecinan"

Kejadian tersebut membuat banyak orang-orang Tionghoa melarikan diri dari Batavia dan menuju daerah lain seperti di Pantai Utara Jawa, seperti Banten dan Mataram, namun kedatangan mereka juga mendapatkan penolakan dari Kesultanan Banten dan Mataram.

Kawasan Glodok 1880. Foto: KITLV

Usai kejadian tersebut tidak ada orang Cina yang tinggal di dalam Batavia. Beberapa tahun kemudian orang-orang Cina diperbolehkan kembali tinggal di sekitar selatan Batavia, mendiami  daerah berawa yang dijadikan ladang tebu milik seorang Bali bernama Arya Glitok. Daerah tersebut kemudian menjadi daerah pecinaan yang dikenal sebagai Glodok, yang diambil dari nama orang Bali tersebut.

Soekarno Dikuasai oleh Komunis?

Soekarno sedang mengabadikan potret D.N. Aidit (Pemimpin Partai Komunis Indonesia) 1965. Foto: Brilio

Harian Sejarah - Soekarno dalam otobiografinya, Bung Karno, Penyambung Lida hRakyat Indonesia (1965) menjelaskan mengenai pribadinya. Sukarno dengan kata-katanya sendiri menjelaskan banyak hal, bahkan seputar komunisme dan dirinya.
.
�Soekarno adalah seorang individualis. Manusia yang congkak dengan suara batin yang menyala-nyala, manusia yang mengakui bahwa ia mencintai dirinya sendiri tidak mungkin menjadi satelit yang melekat pada bangsa lain. Soekarno tidak menghambakan diri pada dominasi kekuasaan manapun juga. Dia tidak mungkin menjadi boneka.�
.
�Bukankah Komunisme dan Soekarnoisme mempunyai perbedaan-perbedaan ideologis? Jadi aku tidak mungkin menjadi seorang Komunis!�
.
�Banyak orang komunis, yang tulang-belulangnya berserakan dalam kuburan-kuburan yang tak dikenal di Digul, adalah pejuang-pejuang kemerdekaan yang ulung. Sampai sekarang orang komunis tetap menjadi pejuang besar. Mereka senantiasa di belakang Soekarno. Apakah Barat menyarankan supaya aku menghancurkan mereka, sementara golongan kanan yang fanatik mencoba membunuhku?�
.
�Komunisme dapat diperangi dengan pikiran sehat, bukan dengan pikiran latah. Akan tetapi barat tidak mau tahu dengan adanya jalan tengah.�
.
Kepada Cindy Adams tersebut, Soekarno mengutip pertanyaan jurnalis Barat yang pernah ditujukan kepadanya: �Apakah tuan ingin dikuasai oleh Komunis?�
.
Soekarno pun menjawab: �Tidak� dan kami pun tidak ingin dikuasai oleh Tuan-tuan! Di pihak Rusia setidak-tidaknya, mereka tidak memaki-maki kami apabila kami tersenyum manis kepada Amerika! Akan tetapi, betapapun pandangan dunia luar, maka terhadap persoalan apakah aku akan dapat menjadi komunis atau tidak, jawabnya ialah Tidak. T-I-D-A-K!

Kutipan Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945

Presiden Sukarno saat melawat ke Amerika Serikat 1950an. Foto: Kepustakaan Presiden Perpusnas

Harian Sejarah - Kedepannya setiap tanggal 1 Juni kita akan memperingati Hari Lahir Pancasila sebagai peringatan dan hari libur nasional. Hal tersebut dipertegas oleh pemerintah dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 24 Tahun 2016 Tentang Hari Lahir Pancasila. 

Hari lahir Pancasila mengacu pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 Mei-1 Juni 1945. Pada hari itu Muhammad Yamin, Soepomo, kemudian Sukarno memaparkan gagasan mengenai dasar negara..


Istilah Pancasila baru diperkenalkan oleh Sukarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Tetapi masih ada proses selanjutnya yakni menjadi Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada 22 Juni 1945 dan juga penetapan Undang-undang Dasar yang juga finalisasi Pancasila pada 18 Agustus 1945.

"Berikut ini kutipan pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945"

...Kesinilah kita semua harus menuju: mendirikan satu Nationale staat, diatas kesatuan bumi Indonesia dari Ujung Sumatera sampai ke Irian. Saya yakin tidak ada satu golongan diatara tuan-tuan yang tidak mufakat, baik Islam maupun golongan yang dinamakan �golongan kebangsaan". Kesinilah kita harus menuju semuanya.

Saudara-saudara, jangan orang mengira bahwa tiap-tiap negara merdeka adalah satu nationale staat! Bukan Pruisen, bukan Beieren, bukan Sakssen adalah nationale staat, tetapi seluruh Jermanialah satu nationale staat. Bukan bagian kecil-kecil, bukan Venetia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italialah, yaitu seluruh semenanjung di Laut Tengah, yang diutara dibatasi pegunungan Alpen, adalah nationale staat. Bukan Benggala, bukan Punjab, bukan Bihar dan Orissa, tetapi seluruh segi-tiga Indialah nanti harus menjadi nationale staat.

Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanah air kita yang merdeka di jaman dahulu, adalah nationale staat. Kita hanya 2 kali mengalami nationale staat, yaitu di jaman Sri Wijaya dan di zaman Majapahit. Di luar dari itu kita tidak mengalami nationale staat. Saya berkata dengan penuh hormat kepada kita punya raja-raja dahulu, saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanyokrokoesoemo, bahwa Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pajajaran, saya berkata, bahwa kerajaannya bukan nationale staat. Dengan persaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtayasa, berkata, bahwa kerajaannya di Banten, meskipun merdeka, bukan satu nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanoedin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata, bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan nationale staat.

Nationale staat hanya Indonesia  seluruhnya,  yang telah berdiri dijaman Sri Wijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita harus dirikan bersama-sama. Karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar Negara yang pertama: Kebangsaan Indonesia . Kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa,
bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain- lain,tetapi k e b a n g s a a n  I n d o n e s i a, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat.

Maaf, Tuan Lim Koen Hian, Tuan tidak mau akan kebangsaan? Di dalam pidato Tuan, waktu ditanya sekali lagi oleh Paduka Tuan fuku-Kaityoo, Tuan menjawab: �Saya tidak mau akan kebangsaan".

Lim Koen Hian: Bukan begitu. Ada sambungannya lagi.

Soekarno : Kalau begitu, maaf, dan saya mengucapkan terima kasih, karena tuan Lim Koen Hian pun menyetujui dasar kebangsaan. Saya tahu, banyak juga orang-orang Tionghoa klasik yang tidak mau akan dasar kebangsaan, karena mereka memeluk faham kosmopolitisme, yang mengatakan tidak ada kebangsaan, tidak ada bangsa. Bangsa Tionghoa dahulu banyak yang kena penyakit kosmopolitisme, sehingga mereka berkata bahwa tidak ada bangsa
Tionghoa, tidak ada bangsa Nippon, tidak ada bangsa India, tidak ada bangsa Arab, tetapi semuanya �menschheid",�peri kemanusiaan". Tetapi Dr. Sun Yat Sen bangkit, memberi pengajaran kepada rakyat Tionghoa, bahwa  a d a         kebangsaan Tionghoa! Saya mengaku, pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku sekolah H.B.S. diSurabaya, saya dipengaruhi oleh seorang sosialis yang bernama A. Baars, yang memberi pelajaran
kepada saya, - katanya: jangan berfaham kebangsaan, tetapi berfahamlah rasa kemanusiaan sedunia, jangan mempunyai rasa kebangsan sedikitpun. Itu terjadi pada tahun 17. Tetapi pada tahun 1918, alhamdulillah, ada orang lain yang memperingatkan saya, - ialah Dr SunYat Sen! Di dalam tulisannya �San Min Chu I" atau �The Three
People�s Principles", saya mendapat pelajaran yang membongkar kosmopolitisme yang diajarkan oleh A. Baars itu. Dalam hati saya sejak itu tertanamlah rasa kebangsaan, oleh pengaruh �The Three People"s Principles" itu.

Maka oleh karena itu, jikalau seluruh bangsa Tionghoa menganggap Dr. Sun Yat Sen sebagai penganjurnya, yakinlah, bahwa Bung Karno juga seorang Indonesia yang dengan perasaan hormat-sehormat-hormatnya merasa berterima kasih kepada Dr. Sun Yat Sen, - sampai masuk kelobang kubur.        (Anggauta-anggauta Tionghoa bertepuk tangan).

Saudara-saudara. Tetapi ........  tetapi ........... memang prinsip kebangsaan ini ada BAHAYANYA! Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme, sehingga berfaham �Indonesia uber Alles". Inilah
bahayanya! Kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi Tanah Air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja dari pada dunia! Ingatlah akan hal ini!

Gandhi berkata: �Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan �My nationalism is humanity". Kebangsaan      yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme, sebagai dikobar-kobarkan orang di Eropah, yang mengatakan�Deutschland uber Alles", tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya, bangsanya minulyo, berambut jagung dan bermata biru, �bangsa Aria", yang dianggapnya tertinggi diatas dunia, sedang bangsa lain-lain tidak ada harganya. Jangan kita berdiri di atas azas demikian, Tuan-tuan, jangan berkata, bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia.

Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula  kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah filosofisch principe yang nomor dua, yang
saya usulkan kepada Tuan-tuan, yang boleh saya namakan �internasionalisme".

Tetapi jikalau saya katakan internasionalisme, bukanlah saya bermaksud  kosmopolitisme, yang tidak mau adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika, dan lain-lainnya.

Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman- sarinya internasionalisme. Jadi, dua hal ini, saudara-saudara, prinsip 1 dan prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain.

Kemudian, apakah dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara �semua buat semua", �satu buat semua, semua buat satu". Saya yakin syarat terkuat untuk Indonesia adalah permusyawaratan perwakilan.

Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sayapun, adalah orang Islam, -- maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna,  -- tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam.

Dan hati Islam Bung karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat.

Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan. Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya,
agar-supaya sebagian yang terbesar dari pada kursi-kursi badan perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan Islam.Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, dan jikalau memang Islam disini agama yang hidup berkobar-kobar didalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu, agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan- utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya badan perwakilan Rakyat 100 orang anggautanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60,70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula. Malahan saya yakin, jikalau hal  yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar  h i d u p  di dalam jiwa rakyat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam,
ulama-ulama Islam. Maka saya berkata, baru jikalau demikian, baru jikalau demikian, Hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Islam yang hanya diatas bibirsaja. Kita berkata, 90% dari pada kita beragama Islam, tetapi lihatlah didalam sidang ini berapa % yang memberikan suaranya kepada Islam? Maaf seribu maaf, saya tanya hal itu! Bagi saya hal
itu adalah satu bukti, bahwa Islam belum hidup sehidup-hidupnya di dalam kalangan rakyat. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam, maupun terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan, perwakilan.

Dalam perwakilan nanti ada perjoangan sehebat-hebatnya. Tidak ada satu staat yang hidup betul-betul hidup, jikalau di dalam badan-perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih kawah Candradimuka, kalau tidak ada perjoangan faham di dalamnya. Baik di dalam staat Islam, maupun di dalam staat Kristen, perjoangan selamanya ada. Terimalah prinsip nomor 3, prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakyat!

Di dalam perwakilan rakyat saudara-saudara islam dan saudara-saudara kristen bekerjalah sehebat- hebatnya. Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati- matian, agar suapaya sebagian besar dari pada utusan-utusan yang masuk badan
perwakilan Indonesia ialah orang kristen, itu adil,       - fair play!. Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perjoangan di dalamnya. Jangan kira di Turki tidak ada perjoangan. Jangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergeseran pikiran. Allah subhanahuwa Ta�ala memberi pikiran kepada kita, agar supaya dalam
pergaulan kita sehari-hari, kita selalu bergosok, seakan-akan menumbuk membersihkan gabah, supaya keluar dari padanya beras, dan beras akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya. Terimalah saudara-saudara, prinsip nomor 3, yaitu prinsip permusyawaratan

Prinsip No. 4 sekarang saya usulkan, Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip  Kesejahteraan , prinsip ketidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka.  Saya katakan tadi: prinsipnya San Min Chu I ialah Mintsu, Min Chuan, Min Sheng: nationalism, democracy,  sosialism. Maka prinsip kita harus: Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyat sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang-pangan kepadanya? Mana yang kita pilih, saudara- saudara? Jangan saudara kira, bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, kita dengan sendirinya sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat, di negra-negara Eropah adalah Badan Perwakilan, adalah parlementaire democracy. Tetapi tidakkah
di Eropah justru kaum kapitalis merajalela?

Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh benua Barat kaum kapitalis merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat! Tak lain tak bukan sebabnya, ialah oleh karena badan- badan perwakilan rakyat yang diadakan disana itu, sekedar menurut resepnya Franche
Revolutie. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan democratie disana itu hanyalah  politik demokrasi saja; semata-mata tidak ada sociale rechtvaardigheid, -- tak ada keadilan sosial,  tidak ada ekonomi demokrasi sama sekali.

Saudara-saudara, saya ingat akan kalimat seorang pemimpin Perancis, Jean Jaures, yang menggambarkan politieke democratie. �Di dalam Parlementaire Democratie, kata Jean Jaures, di dalam Parlementaire Democratie, tiap-tiap orang mempunyai hak sama. Hak p o l i t i e k  yang sama, tiap orang boleh memilih, tiap-tiap orang boleh masuk di dalam parlement. Tetapi adakah Sociale rechtvaardigheid, adakah kenyataan kesejahteraan di kalangan rakyat?"  Maka oleh karena itu Jean Jaures berkata lagi:  �Wakil kaum buruh yang  mempunyai hak  p o l i t i e k  itu, di dalam Parlement dapat menjatuhkan minister.

Ia seperti Raja! Tetapi di dalam dia punya tempat bekerja, di dalam paberik,  - sekarang ia menjatuhkan minister, besok dia dapat dilempar keluar ke jalan raya, dibikin werkloos, tidak dapat makan suatu apa".

Adakah keadaan yang demikian ini yang kita kehendaki? Saudara-saudara, saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni  p o l i ti e k - e c o m i s c h e democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial!  Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu          Adil? Yang dimakksud dengan faham Ratu Adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian,
menciptakan dunia-baru yang di dalamnya a d a keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil.

Maka oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat mencinta rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan  p o l i t i e k,  saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan  e k o n o m i kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.

Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politieke democratie saja, tetapi badan yang      bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid.

Kita akan bicarakan hal-hal ini bersama-sama,saudara-saudara, di dalam badan permusyawaratan. Saya ulangi lagi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal! Juga di dalam urusan kepada negara, saya terus terang, saya tidak akan memilih monarchie. Apa sebab? Oleh karena monarchie �vooronderstelt erfelijkheid",  - turun-temurun. Saya
seorang Islam, saya demokrat karena saya orang Islam, saya meng-hendaki mufakat, maka saya minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepala-kepala negara, baik kalif, maupun Amirul mu�minin, harus dipilih oleh Rakyat? Tiap-tiap kali kita mengadakan kepala negara, kita pilih. Jikalau
pada suatu hari Ki Bagus Hadikoesoemo misalnya, menjadi kepala negara Indonesia, dan mangkat, meninggal dunia, jangan anaknya Ki Hadikoesoemo dengan sendirinya, dengan automatis menjadi pengganti Ki Hadikoesoemo. Maka oleh karena itu saya tidak mufakat kepada prinsip monarchie itu.

Saudara-saudara, apakah prinsip ke-5? Saya telah mengemukakan 4 prinsip:

1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme,  -  atau peri-kemanusiaan.
3. Mufakat,   - atau demukrasi.
4. Kesejahteraan sosial.

Prinsip yang kelima hendaknya: Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Prinsip  K e t u h a n a n ! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w., orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada �egoisme-agama".

Dan hendaknya  N e g a r a  Indonesia satu  N e g a r a          yang bertuhan! Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang be r k e a d a b a n . Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. (Tepuk tangan sebagian hadlirin).

Nabi Muhammad s.a.w. telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid, tentang menghormati agama- agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan verdraagzaamheid. Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima dari pada Negara kita, ialah  Ketuhanan yang Berkebudayaan , Ketuanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Maha Esa!

Disinilah, dalam pangkuan azas yang kelima inilah, saudara- saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini, akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan Negara kita akan bertuhan pula! Ingatlah, prinsip ketiga, permufakatan, perwakilan, disitulah tempatnya kita mempropagandakan idee kita masing-masing dengan cara yang berkebudayaan!

Saudara-saudara! �Dasar-dasar Negara" telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan d a s a r. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca
Inderia. Apa lagi yang lima bilangannya?

Seorang yang hadir: Pendawa lima.

Soekarno: Pendawapun lima orangya. Sekarang banyaknya prinsip; kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi - saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah PANCASILA.  Sila artinya  azas  atau d a s a r,
dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.
(Tepuktangan riuh).