KALVIN/16A/SOA
Fiji adalah sebuah negara republik yang terletak di kawasan Pasifik Selatan dalam gugus Kepulauan Melanesia. Negara ini beribukota di Suva dan menggunakan mata uang Dollar Fiji. Fiji ini terletak diantara 15 dan 22 derajat garis lintang selatan, dan terletak pada 177 derajat garis lintang barat dan 178 derajat garis lintang timur di selatan Samudera Pasifik. Bahasa resmi Fiji adalah bahasa Inggris. Mayoritas masyarakat Fiji beragama Kristen Protestan, Hindu dan Islam. Penduduk Fiji terdiri dari suku pribumi Fiji (suku Polinesia), India, Cina, Eropa, dan suku-suku Melanesia serta Polinesia dari kelompok pulau-pulau sekitarnya, termasuk Tonga.
Secara topografi wilayah Fiji sangat bergunung-gunung, dengan puncaknya yang tertinggi adalah Mount Victoria di Pulau Viti Levu dengan ketinggian 1.324 m. Adapun pulau pulau terpenting adalah Viti Levu, Vanua Levu, Taveuni dan Koro. Negara ini beriklim tropis, terutama di wilayah sebelah timur pegunungan. Di wilayah ini banyak turun hujan, sehingga baik untuk pertanian.
Latar Belakang terjadinya Kudeta Fiji
Peristiwa yang mengganggu sistem pertahanan barat di kawasan Pasifik Selatan adalah kebijakan-kebijakan Perancis di kawasan Fiji. Perancis adalah satu-satunya negara Barat yang masih menggunakan wilayah Pasifik Selatan sebagai pangkalan ujicoba senjata nuklir, dan satu-satunya negara yang masih menunda proses dekolonisasi di Pasifik Selatan, terutama masalah dekolonisasi di Kaledonia Baru. Kedua hal ini sangat ditentang oleh negara-negara merdeka di Pasifik Selatan, termasuk Australia dan Selandia Baru, yang tergabung dalam Forum Pasifik Selatan. Peristiwa lainnya yang menambah kekacauan situasi di Pasifik Selatan adalah kudeta militer di Fiji pada Mei dan September 1987.
Masyarakat Rasial di Fiji
Penduduk Fiji terdiri atas 50% India, 46% bumiputera, dan 4% dari seluruh populasi yang meliputi ras Eropa, Cina, setengah Eropa dan Pasifik lainnya. Terbentuknya masyarakat rasial seperti ini merupakan akibat dari pertumbuhan industri gula yang dibangun pada tahun 1872 dan merupakan faktor yang menentukan dalam transformasi Fiji. Dalam tujuh puluh tahun, produksi gula meningkat 125.000 ton per tahun.
Tetapi, peningkatan ini tidak ditunjang oleh buruh-buruh Bumiputera. Tempramen Bumiputera tidak cocok untuk berpacu dalam pekerjaan tetap yang dibutuhkan bagi penanaman tebu. Mereka tidak mengharapkan untuk bekerja di perkebunan dan penggilingan tebu milik orang kulit putih, karena mereka memiliki sumber penghasilan lain yaitu dari penyewaan tanah. Sehubungan dengan meningkatnya ekonomi, maka pada saat itu kekacauan sering terjadi, sehingga diperlukan suatu pemerintahan yang kuat untuk mengatasinya.
Pelanggaran hukum yang dilakukan orang-orang kulit putih semakin menjadi-jadi. Peperangan antar suku juga sering terjadi, antara bumiputera Fiji dan orang-orang kulit putih. Oleh sebab itu, setelah menolak beberapa kali, pada akhirnya pemerintah Inggris menerima tawaran para kepala suku yang menyerahkan kekuasaan atas tanah Fiji kepada Inggris dalam piagam penyerahan Deed of Cession pada bulan Oktober 1874. Berdasarkan Deed of Cession, Gubernur Jenderal pertama Fiji pertama yaitu Sir Arthur Gordon membuat langkah-langkah kebijaksanaan baru yang menjamin terlindungnya kepentingan bumiputera Fiji.
Antara lain dengan pembentukan administrasi bumiputera Fiji yang merupakan suatu pemerintah lokal yang terpisah dari pemerintah kolonial. Dalam hal ini, Gubernur Jenderal berusaha untuk memberikan kesempatan bagi bumiputera untuk mengatur masalah-masalahnya sendiri. Untuk itu bumiputera dibagi dalam unit-unit administratif yang erat hubungannya dengan unit-unit politik tradisional. Di dalam unit politik itu, bumiputera Fiji melaksanakan tanggungjawab sosial, ekonomi, dan politik menurut aturan tradisi. Seiring dengan itu, dibentuk pula Dewan Kepala Suku yang merupakan badan penasihat administrasi bumiputera Fiji dan lembaga ini hidup hingga sekarang.
Langkah lainnya ialah kebijaksanaan di dalam penyediaan buruh bagi kepentingan industri gula. Hal ini berkaitan erat dengan penciptaan masyarakat rasialis Fiji. Yang dalam hal ini bertujuan untuk menjaga kaum bumiputera dari eksploitasi pemilik kebun dan didorong oleh keinginan untuk memulihkan bahwa buruh yang dibutuhkan untuk mengembangkan perekonomian haruslah dikontrak dari India. Sejak tahun 1879 � 1916, terdapat sekitar 60.537 orang India tiba di Fiji sebagai buruh kontrak, diantaranya yaitu mereka yang bertolak dari Calcutta dan Madras sekitar 85,3% beragama Hindu, 14,6% beragama islam, dan 0,1% beragama Kristen. Mereka juga dari kasta � kasta yang berbeda � beda seperti Brahma, Ksatria, dan kasta yang rendah lainnya.
Dengan berakhirnya sistem buruh kontrak pada tahun 1916, masyarakat rasial tercipta di Fiji. Sebagian besar buruh India masih memilih untuk tetap tinggal di Fiji setelah menyelesaikan kontraknya, dan gelombang migrasi yang kecil terus menerus melipat gandakan jumlah mereka. Lima tahun setelah berakhirnya sistem itu terdapat sekitar 61.000 orang India atau sekitar 39% dari jumlah seluruh penduduk Fiji. Tahun 1946 mereka membentuk bagian terbesar jumlah penduduk Fiji dan di dalam tahun 1866 jumlahnya bertambah lebih dari 51%. Setelah itu nasib mereka pun berubah.
Mereka mendominasi perekonomian di Fiji. Beberapa dari mereka memasuki dunia profesional, seperti pengacara dan dokter, tetapi bagian terbesar adalah pengusaha, khususnya di bidang industri gula. Mereka juga mapan di bidang pelayanan seperti transportasi, jasa boga, penyewaan rumah, pegawai negeri, dan lain-lain. Langkanya perkawinan antar bumiputra dan India memperkuat perbedaan di antara kelompok ini. Tetapi pernikahan antara orang Eropa dan bumiputra Fiji sering terjadi, sehingga melahirkan ras setengah Eropa. Di segi lain tampak pula bahwa masing � masing kelompok memilih untuk berbicara dengan bahasa mereka sendiri.
Dengan demikian rasa kesetiaan mereka terhadap negara lebih lemah daripada kesetiaan kepada ras dan agamanya. Dan persamaan masing-masing ras terhadap komunalnya lebih kuat daripada perasaaan kebangsaannya. Perbedaan diantara mereka semakin mengental karena hampir tidak adanya kerja sama di antara kelompok ras utama tersebut. Sebagian besar orang India dan bumiputra Fiji hidup di daerah pedesaan, namun mereka tinggal di kawasan yang sama sekali terpisah satu sama lainnya.
Terutama orang-orang India hidup di sekitar perkebunan tebu dengan rumah � rumah tersendiri. Sedangkan kaum bumiputra tinggal secara bersama dalam beberapa rumah yang merupakan satu kelompok mataqali, dan bercocok tanam yang dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti menanam taro atau semacam talas. Di pasar, mereka juga sering bertemu satu sama lain, namun mereka memilih untuk berbicara dalam bahasa ibu masing-masing.
Di kota-kota besar seperti Suva misalnya, mereka pun sering bertemu di tempat kerja namun tidak dapat disangsikan bahwa kedua kelompok ras utama tersebut juga menduduki berbagai posisi sebagai pegawai negeri. Tetapi bahasa yang digunakan untuk berbicara sesama mereka adalah bahasa ibu masing � masing. Dan bila ada di antara kedua kelompok berbicara, maka hanya bahasa Inggris yang dipergunakan. Kelemahannya adalah tidak semua bumiputra Fiji, terutama yang tinggal di pedesaan, mengerti bahasa Inggris, sementara keturunan India, walaupun tidak semuanya, relatif lebih mampu, berbahasa Inggris. Kelemahan lainnya ialah bahwa tempat tinggal kedua kelompok ras utama,yang hidup di daerah perkotaan, juga terpisah. Ada semacam daerah-daerah yang merupakan pemukiman orang India saja, dan bumiputra Fiji saja. Walaupun pola pemukiman yang demikian tidak pernah diatur, namun masing-masing kelompok suku seakan mengerti dimana mereka harus memilih tempat tinggal.
Masalah Ras dan Perkembangan Partai Penduduk Fiji, yang berjumlah sekitar 700.000 jiwa, merupakan masyarakat multirasial, yang terdiri dari 50% keturunan India, 43% anak negeri, dan 7% dari ras lain seperti Eropa, Cina, Polinesia, dan lain-lain. Dalam kehidupan, masyarakat Fiji sering terjadi pemisahan antara kaum anak negeri dan keturunan India. Dua partai politik utama yang muncul semenjak tahun 1960-an mewakili kepentingan masing-masing ras, NFP membawa kepentingan keturunan India dan Partai Aliansi mewakili anak negeri Fiji.
Partai Nasional Federasi (NFP) berdiri sebagai sekutu dari orang-orang keturunan India di Fiji. Partai ini sering dilanda persaingan di antara para tokohnya. Salah satu yang menonjol ialah yang terjadi sebelum pemilihan umum kedua tahun 1977. Dalam pemilu tersebut, partai turun dengan dua tanda gambar yang berbeda, Bunga dan Merpati, dan melepaskan tanda gambar lamanya, yaitu Pohon Mangga. Hal ini menandakan bahwa terdapat dua faksi dalam partai itu yang sedang bertarung.
Meskipun demikian, mayoritas penduduk keturunan India tetap memilih mereka daripada Aliansi. Partai Aliansi juga dibentuk berdasarkan ras. Sejak kemerdekaan ditahun 1970, partai ini memerintah Fiji selama 17 tahun. Hanya pada pemilu tahun 1987 saja, partai ini dikalahkan oleh koalisi Partai Buruh Fiji (FLP) dan NFP, yang menjadikan Dr. Bavadra sebagai Perdana Menteri. Partai lainnya yang dibentuk sepanjang garis rasial adalah Partai Nasionalis Fiji (FNP).
Partai ini didirikan oleh Sakeasi Butradoka sebelum pemilu pertama tahun 1977, tepatnya bulan Oktober 1976. Kebijaksanaan partai ini pada dasarnya bersifat rasial, yaitu "Fiji untuk bumiputra Fiji". Butradoka sendiri sebenarnya dipilih dalam parlemen tahun 1972 sebagai anggota Aliansi, tetapi dipecat dari partai tahun 1974, karena dianggap melakukan tindakan rasial yang merugikan partai.
Partai Buruh Fiji (FLP) adalah satu-satunya partai yang tidak didasarkan pada kepentingan ras. Partai ini didasarkan pada kelas pekerja, dan didirikan oleh beberapa tokoh yang mewakili bumiputra dan India. FLP dibentuk untuk memberikan alternatif politik bagi pemilih, yang telah dijejali oleh politik ras yang dikemudikan oleh dan untuk kepentingan elite.[5] Pihak-pihak lain yang bergabung dalam FLP ialah Kongres Serikat Buruh Fiji (FTUC-didominasi pemerintah Aliansi), Serikat Guru Fiji (FTA organisasi guru keturunan India).
Ketiga organisasi yang biasanya saling bertentangan ini, bisa meredakan ketegangan di antara mereka, karena mempunyai kepentingan yang sama. Mereka tidak puas terhadap beberapa kebijaksanaan pemerintaha Partai Aliansi, seperti soal pengurangan sekolah umum dalam sistem terpisah, dan pembekuan gaji selama 1 tahun dari bulan November 1984. Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan, maka pada akhirnya konperensi partai memilih Dr. Bavadra, bekas anggota aliansi sebagai presiden. Meskipun secara prinsip partai ini berdasarkan diri pada ideology kelas, namun Bavadra menyadari bahwa perbedaan rasial dalam masyarakat harus dipertimbangkan.
Oleh karena itu pada pemilu tahun 1987 FLP memasuki koalisi dengan NFP. Dengan memanfaatkan rasa tidak puas masyarakat terhadap kebijaksanaan Aliansi dan soal bebas nuklir di Pasifik Selatan, yang merupakan tema kampanyenya, koalisi FLP � NFP dapat memenangkan suara mayoritas. Kemudian membentuk pemerintahan yang didominasi keturunan India, pimpinan Dr. Bavadra. Tetapi kekuasaanya tidak berlangsung lama karena Letkol Rabuka memimpin kudeta pada 4 Mei 1987 untuk menggulingkan kabinet. [6] Semenjak kemerdekaan tahun 1970, hak-hak anak negeri terjaga dengan baik, karena Partai Aliansi selalu memenangkan pemilu, yang berlangsung lima tahun sekali, sehingga kekuasaan politik senantiasa berada di tangan kaum anak negeri.
Kekawatiran itu terjadi ketika koalisi FLP-FNP pimpinan Bavadra memenangkan pemilu 1987. Sekalipun Bavadra adalah seorang anak negeri, namun ia menempatkan tujuh keturunan India, enam anak negeri, dan satu general elector dalam kabinetnya, yang kemudian disebut sebagai "cabinet yang didominasi keturunan India". Selain itu tersebar isu yang menyatakan bahwa Kabinet Bavadra akan memperpanjang jangka waktu penyewaan tanah anak negeri sampai 75 tahun. Tak heran bahwa selama kampanye pemilu 1987, kalangan Partai Aliansi menyebut Bavadra sebagai "Boneka India".
Persoalan di Sekitar Konstitusi Fiji Pembentukan konstitusi pertama kali dimulai ketika Inggris memberikan status pemerintahan sendiri bagi Fiji di tahun 1966. Bulan Juli 1966, Inggris memanggil wakil-wakil bumiputra dan India untuk mengadakan Konperensi Konstitusi di London. Pihak bumiputra sendiri yang diwakili oleh Asosiasi Bumiputra Fiji, baru mau menghadiri siding setelah mendapat jaminan bahwa soal kemerdekan dan tanah bumiputra tidak masuk dalam agenda persidangan. Dalam persidangan itu, pihak keturunan India yang diwakili oleh NFP, mendesak adanya suatu kemerdekaan bagi Fiji dan digunakannya sistem common-roll dalam pemilihan umum di Fiji. Penggunaan system demikian akan menjamin hak yang sama bagi seluruh warganegara, dimana setiap orang mempunyai satu suara yang dengan nilai yang sama, sesuai dengan prinsip demokrasi. Usulan ini sebenarnya telah lama dicita � citakan oleh keturunan India, yang mendasarkan tuntutannnya pada "Amanat Lord Salisbury" tahun 1895.
Amanat itu menjanjikan bagi orang India, yang ketika itu masih menjadi buruh kontrak, suatu hak politik di negeri ini. tetapi berbagai pihak, termasuk pemerintah India, menolak isi amanat ini, dan menyatakan bahwa amanat itu adalah surat menyurat belaka dan bukan merupakan suatu dokumen resmi yang mengesahkan suatu kontrak. Di lain pihak, bumiputra menolak penggunaan common-roll, dan mendesak digunakannya sistem pemilihan komunal dengan alasan bahwa perbedaan ras adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari sehingga konstitusi harus mengakuinya agar setiap kelompok ras memiliki suara dalam parlemen.
Sebenarnya ada dua faktor yang menyebabkan bumiputra menolak gagasan yang diutarakan oleh lawannya, NFP. Pertama, bahwa bumiputra menganggap keturunan India mempunyai radikal. Kedua, adanya rasa antipati terhadap orang-orang keturunan India. Ketiga, rasa antipati ini diperkuat dengan kecemburuan ekonomi. Kaum bumiputra menyadari bahwa keadaan ekonomi mereka jauh tertinggal dibandingkan dengan orang � orang keturunan India. Dengan demikian penolakan atas usulan NFP itu sesungguhnya merupakan pencerminan dari rasa takut akan dominasi orang-orang keturunan India.
Penggunaan common-roll jelas bisa membahayakan kepentingan bumiputra atas tanah milik mereka. Di luar kedua kelompok ini, pihak Eropa sendiri menghendaki hak-hak istiewanya, yang telah dinikmati selama masa kolonial, tetap terjamin Konstitusi Fiji tahun 1970 sering diinterpretasikan sebagai pemantapan terhadap kepentingan-kepentingan bumiputra. Penguraian komposisi rasial dalam parlemen sebenarnya mendukung pandangan bahwa bumiputra akan selalu berkuasa di negerinya. Bagian yang tak terpisahkan dari kedudukan istimewa bumiputra Fiji ialah bahwa konstitusi mengakui perlindungan atas tanah dan administrasi bumiputra.
Konstitusi juga memberikan pencegahan bagi perubahan atas pasal-pasal yang Rancangan undang-undang yang menyangkut tanah, adat, dan kebiasaan bumiputra tidak dapat disahkan kalau tidak diundang oleh 6 dari 8 anggota Senat yang dicalonkan dewan kepala suku. Isu megenai masalah perubahan konstitusi inilah yang dibangkitkan kembali oleh kaum bumiputra ketika koalisi FLP-NFP memnangkan pemilu tahun 1987. Ketika itu muncul desas desus bahwa kabinet bumiputra. Di katakan bahwa Kabinet Dr. Bavadra, yang mayoritas keturunan India, akan memberikan hak kepada penyewa untuk membeli tanah bumiputra, dan atau sekurang-kurangnya memperpanjang sistem kontrak menjadi 30 tahun. meluasnya desas-desus ini menyebabkan kaum bumiputra yang mendukung Bavadra dalam pemilu April 1987, yang disebabkan oleh rasa tidak puas terhadap
Pemerintahan Aliansi yang korup, berbalik menentangnya. Sementara itu tokoh Aliansi, Apisai Tora, menggunakan kesempatan ini untuk menyatukan aspirasi bumiputra. Tora dan beberapa tokoh Aliansi lainnya membentuk Gerakan Taukei (bumiputra). Gerakan yang bersifat race chauvinist, ini setiap hari mengadakan rapat umum di depan gedung parlemen, yang juga merupakan gerdung pemerintahan, untuk menuntut Kabinet Bavadra agar menjamin kepentingan bumiputra. Oleh karena menghangatnya rapat-rapat umum inilah, Letkol. Rabuka mengadakan kudeta militer, yang dikatakannya untuk mendahului kekerasan bumiputra yang terjadi. Sementara Gerakan Taukei menjadi pendukung kuat bagi legitimasi kudeta militer tersebut.
Daftar pustaka
� Buku Sejarah Australia dan Oceana karangan Asril M.Pd
� Amey.2009.CatatanSejarahFiji,(online),(http://coretansejarah.blogspot.com/2009/11/fiji.html), diaskes pada tanggal 14 november 2009.
� Naruk, F.2 September 2014. Konstitusi Fiji. Cidadaun hlm, 7.
� Foong & Bee.--. Masyarakat India Dalam Pembentukan Nasion: Perbandingan Antara Fiji Dan Malaysia.
� Komandoko, G. 2010. Ensiklopedia Pelajar dan Umum. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar